Pengadilan Tinggi Los Angeles kini tengah menguji penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang bernama Learned Hand. Inisiatif ini bertujuan untuk membantu hakim dalam mempersiapkan kasus tanpa mengalihkan keputusan yudisial kepada mesin. Langkah ini muncul sebagai respons terhadap semakin meningkatnya jumlah kasus hukum yang harus ditangani oleh pengadilan.
Inovasi AI dalam Sistem Peradilan
Pilot program ini melibatkan sejumlah pegawai pengadilan yang diberikan akses untuk menggunakan sistem AI Learned Hand. Alat ini dirancang untuk menyederhanakan proses dengan merangkum dokumen, mengorganisir bukti, dan menghasilkan rancangan keputusan dalam kasus-kasus sipil. Shlomo Klapper, pendiri dan CEO Learned Hand, menjelaskan bahwa tujuan dari teknologi ini adalah agar hakim dapat lebih fokus pada aspek-aspek kasus yang membutuhkan analisis hukum yang mendalam.
Klapper menekankan bahwa saat ini, pengadilan berada dalam tekanan yang sangat besar dengan meningkatnya beban kerja. Ia menyatakan, “Kasus yang ditangani semakin banyak, tetapi tidak ada bantuan yang datang.” Menurut laporan dari firma hukum nasional Fisher Phillips, pengajuan dokumen hukum telah meningkat sebesar 49% dalam setahun terakhir, dari 4.100 menjadi 6.400.
Bagaimana AI Bekerja dalam Pengadilan?
Sistem AI ini menggunakan kumpulan bahan hukum yang tertutup dan lapisan verifikasi untuk memastikan keakuratan informasi yang dihasilkan sebelum dipresentasikan kepada hakim. Klapper menambahkan, tantangan terbesar dalam mengembangkan AI untuk pengadilan bukanlah menghasilkan teks, tetapi memastikan bahwa output AI dapat divalidasi terhadap bahan kasus dan sumber hukum yang ada.
“Biaya terbesar dari model bahasa besar kami ada pada verifikasi, bukan pada generasi,” jelasnya. “Generasi itu mudah; siapa pun bisa menghasilkan sesuatu. Namun, bagaimana Anda memastikan bahwa itu benar-benar dapat diandalkan?”
Risiko dan Tantangan Penggunaan AI
Penggunaan AI dalam pengadilan tidak tanpa risiko. Kasus-kasus terkenal menunjukkan bahwa AI dapat menghasilkan informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Misalnya, dalam kasus Prakazrel “Pras” Michel, tim pembela mengklaim bahwa AI membantu menulis argumen penutupan yang mengandung klaim remeh dan melewatkan kelemahan dalam kasus pemerintah. Hal ini menunjukkan pentingnya verifikasi dalam penggunaan teknologi ini.
Untuk mengatasi masalah ini, Learned Hand dibangun dengan memanfaatkan kumpulan sumber bahan hukum yang lebih sempit, bukan dari internet terbuka atau dataset acak. Dengan cara ini, risiko munculnya ‘halusinasi’ AI dapat diminimalkan. Sistem ini juga dirancang agar hakim tidak perlu memiliki pengetahuan teknis mendalam untuk dapat menggunakan alat ini.
Dampak untuk Indonesia dan Kesimpulan
Inovasi penggunaan AI dalam sistem peradilan seperti yang dilakukan di Los Angeles dapat menjadi contoh bagi Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah kasus yang harus ditangani pengadilan di Indonesia, penerapan teknologi serupa dapat membantu mempercepat proses peradilan dan memberikan lebih banyak waktu bagi hakim untuk fokus pada keputusan yang lebih substansial. Meskipun demikian, penting bagi Indonesia untuk mengembangkan sistem verifikasi yang kuat untuk memastikan akurasi dan keadilan dalam setiap keputusan yang diambil.
Secara keseluruhan, meski teknologi AI memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi sistem peradilan, keberadaan manusia tetap krusial untuk menjaga integritas dan independensi keputusan hukum.
