Dalam sebuah langkah yang menarik perhatian, Departemen Kehakiman AS (DOJ) menolak argumen terbaru dari Roman Storm, pengembang Tornado Cash, yang berupaya untuk membatalkan kasus pidananya. Kasus ini, yang menyoroti ketegangan antara sikap pro-crypto pemerintahan Trump dan penuntutan terhadap pengembang cryptocurrency, kini berpotensi untuk kembali ke pengadilan.
Storm ditangkap pada tahun 2023 setelah didakwa menjalankan Tornado Cash, sebuah layanan pencampuran koin yang memungkinkan pengguna Ethereum untuk menjaga transaksi mereka, yang umumnya terlihat di blockchain, tetap privat. Jaksa menuduh Storm mengetahui bahwa beberapa pengguna Tornado Cash menggunakan layanan tersebut untuk mencuci uang, meskipun perangkat lunak itu berjalan secara otomatis tanpa keterlibatan langsungnya.
Pada musim panas lalu, juri di Manhattan menyatakan Storm bersalah karena mengoperasikan pengirim uang ilegal, tetapi tidak mencapai keputusan pada dua tuduhan lainnya terkait pencucian uang dan penghindaran sanksi. Storm kemudian mengajukan banding atas putusan tersebut. Bulan lalu, DOJ Trump mengajukan permohonan untuk mengadili kembali pengembang tersebut atas tuduhan konspirasi pencucian uang dan konspirasi penghindaran sanksi.
Argumen Baru dan Penolakan DOJ
Namun, akhir bulan lalu, tim pengacara Storm merasa mendapatkan angin segar. Pada tanggal 25 Maret, Mahkamah Agung AS secara bulat memutuskan dalam kasus hak cipta musik yang tampaknya tidak terkait, bahwa Cox, penyedia layanan internet besar, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan ilegal pelanggannya. Dalam surat yang dikirim kepada Hakim Katherine Polk Failla, pengacara Storm berargumen bahwa keputusan Mahkamah Agung tersebut memiliki dampak langsung terhadap kasus mereka.
Mereka menyoroti bagaimana pemerintah Trump sendiri mendukung posisi Cox bahwa perusahaan internet tersebut tidak seharusnya dianggap mendukung tindakan ilegal sebagian penggunanya. Mahkamah Agung akhirnya menemukan argumen ini meyakinkan.
Namun, pada hari Selasa, dalam surat tiga halaman yang tegas, para pengacara AS di Distrik Selatan New York menolak argumen bahwa keputusan Cox harus berpengaruh pada kasus Storm. Mereka menyatakan bahwa Cox telah berupaya keras untuk mencegah pengguna terlibat dalam pelanggaran hak cipta dengan kebijakan yang menghentikan sebagian besar kesalahan yang teridentifikasi. Sebaliknya, mereka berargumen, Storm secara pribadi mengetahui penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa pengguna Tornado Cash dan tidak melakukan intervensi untuk menghentikannya.
Dampak bagi Industri Crypto
DOJ lebih lanjut mengklaim dalam surat tersebut bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa layanan privasi crypto seperti Tornado Cash mampu digunakan untuk tujuan non-kriminal yang “substansial atau secara komersial signifikan”. Klaim ini dipastikan akan memicu kemarahan para pendukung privasi crypto, yang berpendapat bahwa semua pengguna aset digital memiliki hak untuk menjaga transaksi keuangan mereka tetap privat.
“Perilaku terdakwa tidak dapat dibandingkan dengan perilaku yang dipermasalahkan dalam kasus Cox,” tulis DOJ. “Dalam hal apapun, kasus hak cipta sipil tidak memiliki relevansi di sini.”
Penekanan DOJ untuk mengadili kembali Roman Storm menjadi sorotan mengingat agenda pemerintah Trump yang sangat pro-crypto. Tahun lalu, DOJ berjanji untuk menghentikan penuntutan terhadap pengembang perangkat lunak privasi crypto, yang disambut gembira oleh industri crypto. Namun, dalam praktiknya, beberapa pengembang tersebut telah dipenjara, menciptakan ketidakpastian yang signifikan di kalangan pelaku industri.
Kesimpulan
Kasus Roman Storm mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh pengembang cryptocurrency di AS dan menggarisbawahi pentingnya klarifikasi hukum terkait privasi dalam transaksi digital. Dengan ketegangan antara dukungan terhadap inovasi teknologi dan penegakan hukum yang ketat, masa depan industri cryptocurrency tetap tidak pasti, terutama bagi mereka yang berusaha untuk menjaga privasi pengguna.
